Otonomi Daerah Bukan Untuk Menghamburkan uang

Drs. Marcus Wanma, M.Si:

Otda Bukan Untuk Menghamburkan Uang

OTONOMI daerah yang efektif berjalan mulai tahun 2000-dengan acuan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999-sudah sepuluh tahun dijalani. Semua daerah sibuk menata diri dan mencoba untuk "mandiri". Akan tetapi, tidak semua kabupaten/kota di Indonesia sukses menjalaninya. Dari ratusan kabupaten/kota, hanya dalam hitungan jari sebelah tangan yang bisa dikategorikan berhasil atau berprestasi.
Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten yang dimekarkan pada tahun 2003, telah enam tahun menjalankan otonom daerah. Otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan kepada daerah mengurus rumah tangganya sendiri menjadi moment penting bagi pemerintah Raja Ampat membawa rakyat yang tersebar di 610 pulau tersebut pada keadaan yang lebih baik. Ini menjadi tantangan tatkala sebagian daerah gagal menjalankan otonomi daerah.
“Banyak orang mengatakan otonomi daerah itu untuk menghambur-hamburkan uang serta membagi jabatan. Tapi bagi kami tidak. Otonomi daerah bukan untuk menghambur-hamburkan uang melainkan jembatan emas agar masyarakat bisa sejahtera. Jadi otonomi daerah itu tergantung pada siapa yang melaksanakannya,” ujar Bupati Kabupaten Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma, M.Si.
Pada awal menjalani otonomi daerah dengan APBD yang minim kurang lebih Rp. 2 M, pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dipimpin Drs. Marcus Wanma, M.Si harus bekerja keras membangun fondasi pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat Raja Ampat. “Kabupaten ini dibangun dari “0” dan tolak ukurnya adalah Waisai. Ketika UU pemekaran Raja Ampat menetapkan Waisai sebagai ibukota kabupaten, Waisai ini hutan belukar dan terisolir,” tambah Marcus Wanma yang didampingi Wakil Bupati Drs. Inda Arfan.
“Untuk itu, kita bangun infrastruktur dasar, air bersih serta mendorong sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dengan adanya otonomi daerah membawa pencerahan baru bagi masyarakat Raja Ampat yang sebelumnya hidup dalam kukungan kegelapan dan terisolir,” tambah Bupati.

Bangun Sektor Kunci
Menyadari kekurangan di berbagai sektor, maka empat sektor kunci yang berhubungan dengan pembangunan manusia menjadi prioritas pemda Raja Ampat. Bagi, Marcus Wanma, otonomi daerah adalah jembatan guna memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat Raja Ampat bisa sejahtera.
Langkah-langkah yang dibangun adalah, pertama adalah pembangunan sektor ekonomi. Sesuai dengan kondisi wilayah yang 80 % adalah laut dan sisanya daratan, maka pemeritah dan masyarakat sepakat menetapkan visi Kabupaten Raja Ampat adalah terwujudnya Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten bahari yang ditunjang sektor perikanan dan pariwisata menuju masyarakat madani dalam bingkai NKRI. Hal ini dilatar belakangi pemikiran bahwa luas wilayah Raja Ampat didominasi oleh lautan dan pulau-pulau kecil dengan keindahan alamnya maka sektor perikanan dan pariwisata dipacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini diperhatikan. Seluruh kampung dibangun gedung sekolah dasar, tiap distrik di bangun SLTP dan SMA. Tujuannya untuk menyiapkan dan meningkatan mutu sumber daya manusia kabupaten Raja Ampat. juga diberikan bantuan beasiswa bagi anak Raja Ampat dibidang Akademi Perawat, Kebidanan dan ilmu gizi serta mengirim anak Raja Ampat untuk menekuni bidang kedokteran, membangun asrama, sehingga diharapkan 10-15 tahun mendatang, kabupaten Raja Ampat tak kekurangan SDM dan mutu pelayanan kesehatan meningkatkan dari tahun ke tahun di kampung, distrik sampai tingkatan kabupaten.
Soal pelaksanaan otda di Kabupaten Raja Ampat, Drs. Hj.Abbas Umlati, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat periode 2004-2009, bangga dengan capaian pemda Raja Ampat selama enam tahun berotonomi.
“Legislatif sangat merespon terhadap apa yang dilakukan pemerintah Raja Ampat selama ini. DPRD sangat mendukung pembangunan di berbagai sektor pembangunan selama ini. Di Bidang Infrastruktur, pembangunan perumahan rakyat merupakan langkah yang sangat positif dilakukan pemda Raja Ampat. Ini kenyataan dan penyebarannya merata di 17 distrikdan 96 kampung di Raja Ampat,” ujar Abbas yang kembali menjadi anggota DPRD 2009-2014.
Bahkan Abbas melihat pembangunan yang dilakukan eksekutif berasaskan keadilan dan pemerataan. Hasilnyapun, kata Abbas, pembangunan berjalan lancar dan mengakomodir semua kepentingan di Raja Ampat. Abbas menilai pembangunan yang berasaskan keadilan tersebut bukan saja dalam program pembangunan fisik dari kampung-kampung, bahkan sampai pada penempatan aparatur dalam birokrasi. “Tidak ada kesenjangan dalam pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Kami melihat ada upaya pemerataan untuk suku-suku atau masyarakat di Raja Ampat yang berada atau mendiami empat pulau besar, Bantanta, Salawati, Waigei dan Misool. Bahkan di birokrasi pun diisi oleh putra-putra terbaik masyarakat Raja Ampat,” ujar Abbas.
Di sektor pendidikan, kata Abbas, pemda Raja Ampat betul-betul memberikan beasiswa kepada anak-anak Raja Ampat yang mendiami empat pulau besar di Raja Ampat. “Program beasiswa pun demikian, rekrutmen untuk kelas khusus, baik program beasiswa bidang kesehatan maupun penerbangan, kita rekrut dari empat pulau besar,” tandasnya.
Iklim investasi pun sangat terbuka bagi para swasta. Selama ini diberikan kesempatan bagi bagi kegiataan investari guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Sebab selain sektor perikanan dan kelautan, Raja Ampat juga memiliki potensi lain yang perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Umpamanya untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan,pemda Raja Ampat membangun sarana irigasi di daerah Waibu, Kalobo dan Waijan.
Untuk meningkatkan pelayanan publik pemda Raja Ampat memberikan Tunjangn Kinerja Daerah bagi para pegawai, tujuannya untuk memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Sedangkan untuk masyarakat, kita memberikan bantuan modal melalui usaha koperasi dan perdagangan,” ujar Marcus Wanma.
Sementara itu, Kepala Distrik Salawari Utara Drs. Rukunuddin Arfan mengakuisSejak tahun 2007, secara rutin APBD Raja Ampat dialokasikan bagi pemberdayaan kampung untuk pembangunan empat sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dimana thun 2007, pemda Raja Ampat mengalokasikan dana APBD sebesar Rp. 100/kampung untuk pemberdayaan masyakat kampung, selain mendapat dana dari APBD Kabupaten, masyarakat juga mendapat dana otonomi khusus provinsi Papua sebesar Rp. 100 juta/kampung. Pada tahun 2008, alokasi APBD-nya meningkat menjadi Rp. 150 juta/kampung, maka praktisnya dana untuk pemberdayaan masyarakat tiap kampung bila ditambah dengan dana otonomi khusus sebesar Rp. 250 juta/kampung. Dana ini diserahkan langsung ke masyarakat untuk peningkatan kesejahtaraan, membantu pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta membangun fasilitas umum di kampung-kampung seperti perumahan layak huni, mck, semenisasi jalan dan pembangunan sarana sosial dan ibadah.
Dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dana ini digunakan untuk membeli ketinting untuk mencari ikan. Dalam pengelolaan dana ini, masyarakat sendiri yang merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya.
Marcus Wanma berharap masyarakat untuk bergandengan tangan membangun kabupaten Raja Ampat dalam seluruh sektor kehidupannya, baik soal pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur serta sektor pemberdayaaan ekonomi masyarakat.(petrus rabu)